BENGKULU SELATAN| POERNAMAnews.com —Untuk mendapat penjelasan terkait mekanisme dan regulasi pendataan honorer di organisasi perangkat daerah (OPD) dan sekolah jajaran Pemda Bengkulu Selatan.
Ketua DPRD Bengkulu Selatan Barli Halim, S.E bersama Komisi I mengundang Sekretaris Daerah (Sekda), Sukarni, M.Si dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Selatan. Senin, 03/10/2022.
Rapat dilaksanakan di ruangan rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi I Joni Afrizal, S.E. Dalam rapat tersebut Ketua DPRD dan Komisi I mempertanyakan sejumlah persoalan dalam proses pendataan honorer.
DPRD meminta pendataan honorer dilakukan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada kejanggalan dan kesalahan prosedur. DPRD bersama eksekutif juga akan segera berkoordinasi ke Kemenpan-RB terkait adanya beberapa kriteria honorer yang tidak bisa masuk dalam pendataan atau sistem aplikasi.
“Terkait wacana pemerintah menghapuskan honorer mulai tahun 2023, tentu harus disikapi pemerintah daerah. Makanya kami meminta pemetaan honorer dilakukan semaksimal mungkin. Mengenai ada honorer yang tidak sesuai kriteria dalam pendataan, itu harus ada solusi, jangan sampai tidak ada solusi terkait hal itu,” kata Ketua DPRD, Barli Halim. [Dewi]
