BENGKULU SELATAN| POERNAMAnews.com —Perjuangan Forum Peduli Wilayah Kedurang (FPWK), Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS) serta ratusan masyarakat terhadap tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur semakin meningkat hingga memenuhi daerah tapal batas. Kamis, 09/01/2025.
Tujuan kembalinya masyarakat ke tapal batas, menuntut PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ) agar dapat menunjukan legalitas izin perusahaan. Karena menurut dari keterangan kawasan dari PT tersebut adalah milik dari Bengkulu Selatan yakni wilayah Kedurang.
Perjuangan tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur ini sudah terjadi semenjak tiga Tahun yang lalu, sedangkan kegiatan PT Dinamika Selaras Jaya dimulai dari Tahun 2007. Namun sayang sampai hari ini bukti dari kelegalitasan atas izin perusahaan sama sekali tidak bisa diperlihatkan, artinya dengan sikap dan sifat oleh PT Dinamika Selaras Jaya dapat dipastikan kalau benar-benar tidak memiliki legalitas izin perusahaan yang jelas.
Menurut ratusan masyarakat yang diketuai oleh ASBS dan FPWK , mereka hanya ingin mempertahankan wilayah Bengkulu Selatan (wilayah Kedurang.red) yang diduga dikuasai oleh PT Dinamika Selaras Jaya menebang dan ditanam sawit. Mereka hanya ingin supaya pihak PT Dinamika Selaras Jaya membuktikan Kelegalitasannya atas izin perusahaan yang dulu dikatakan oleh pihak PT akan diurus namun sampai saat ini kelegalitasan tersebut sama sekali belum bisa diperlihatkan dan dibuktikan.
Dalam kegiatan ini terjadilah pemblokiran jalan dan pemberhentian kerja sementara terhadap kariawan PT, hal ini dilakukan bukan karena anarkis, namun karena ratusan masyarakat bersama Ketua ASBS dan Ketua FPWK benar-benar serius atas tuntutan mereka terhadap PT tersebut yang diduga benar tidak memiliki legalitas izin perusahaan serta wilayah Bengkulu Selatan yang telah direbut dan dikuasai PT.
Kalaupun tuntutan sudah bisa dipenuhi pihak PT, maka masyarakat yang diketuai Oleh ASBS dan Ketua FPWK pun sadar dan bubar bahkan akan sangar mendukung kegiatan PT tersebut.
“Kami hanya ingin pihak PT Dinamika Selaras Jaya menunjukan bukti legalitas izin perusahaan, apa yang kami lakukan bukan perbuatan anarkis. Kami hanya ingin membantu pihak Pemerintah dan APH agar dapat menegakan supremasi hukum terhadap PT Dinamika Selaras Jaya yang sampai saat ini diduga tidak memiliki legalitas. Kalaupun pihak dari PT dapat membuktikan kelegalitasan atas izin perusahaan, kami akan memberitahu masyarakat dan bubar serta mendukung penuh kegiatan PT tersebut,”tutup Herman Lufti. [Dewi]
